Home / Penddidikan Kewarganegaraan / Prosedur Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
prosedur tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden indonesia

Prosedur Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Presiden atau wakil Presiden berhenti dalam jabatannya bisa karena desakan dari rakyat Indonesia sendiri, atau mengundurkan diri seperti halnya Presiden Soeharto atau juga karena melakukan suatu pelanggaran sehingga diberhentikan oleh lembaga pengawasan dan Eksekutif.

Namun yang paling umum biasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 6 sebab yang dapat menurunkannya dari jabatan tersebut.

Apa saja sebab itu?

  • Pengkhianatan terhadap negara
  • Korupsi
  • Penyuapan
  • Tindak pidana berat lainnya
  • Perbuatan tercela
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden

Keenam sebab tersebut telah saya bahas dan sudah dijelaskan pada tulisan saya yang berjudul 6 Alasan Presiden dan Wakil Diberhentikan dalam Masa Jabatannya oleh MPR

Prosedur Pemberhentian

Harus kita ketahui sebelumnya bahwa pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari keenam pelanggaran diatas, maka DPR dalam rangka sebagai fungsi pengawasan akan mengajukan usulan pemberhentian kepada Mahkamah Konstitusi atau disebut Impeachment. apa itu impeachment? Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara (seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden) karena suatu pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi.

Jika anda belum tahu tentang fungsi pengawasan DPR, baca artikel sebelumnya tentang : Pengertian Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Tugas dan Wewenang DPR

Impeachment yang di ajukan oleh DPR tidak serta merta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Impeachment hanya sebuah sarana untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakilnya dalam melakukan pelanggaran tersebut karena mahkamah Konstitusi berhak untuk menolak atau menyetujui usulan tersebut.

Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna dan sidang tersebut sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 oleh anggota DPR.

Setelah mengajukan impeachment, Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diajukan oleh DPR tersebut layak disetujui atau ditolak. Dalam pengkajian ini paling lama 90 hari sejak MK menerima usulan dari DPR.  Setelah itu keputusannya akan diserahkan kepada MPR untuk dipersidangkan dalam sidang paripurna MPR yaitu untuk memutuskan apa yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 hari dari masa sejak MPR menerima putusan tersebut.

Suasana Sidang MK. Sumber: pontas.id

Berikut ini Prosedur atau Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pertama,

Setelah usulan pemberhentian yang diajukan DPR kepada MK telah dikaji dan terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Mahkamah konstitusi berhak untuk menyetujui usulan pemberhentian tersebut.

Kedua,

DPR menyelenggarakan sidang paripurna yang bertujuan untuk mengajukan usulan yang telan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi kepada MPR agar segera dipersidangkan.

Ketiga,

MPR berkewajiban melaksanakan persidangan untuk memutuskan usulan DPR tersebut mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lama 30 hari semenjak MPR menerima usulan tersebut.

Keempat,

Dalam sidang paripurna, MPR kemudian mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden mengikuti persidangan untuk menyampaikan usulan pemberhentiannya yang telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak datang ke persidangan, maka MPR akan tetap melanjutkan persidangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kelima,

Persidangan paripurna MPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan jika dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan sekurang-kurangnya disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

 

Glosarium

Impeachment
Impeachment atau Pemakzulan adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kriminal atau pelanggaran kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dipersidangkan.

MPR
MPR atau Majelis Permusyawaran Rakyat adalah lembaga legislatif dan merupakan salah satu lembaga tertinggi di Indonesia

DPR
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif dan merupakan salah satu lembaga tertinggi di Indonesia

Presiden
Presiden adalah nama jabatan resmi Kepala Negara Indonesia

Wakil Presiden
Wakil Presiden adalah nama jabatan resmi wakil dari Kepala Negara Indonesia.

Legislatif
Legislatif adalah badan pemerintah tertinggi di Indonesia yang berhubungan dengan hukum dalam memutuskan suatu perkara setelah dilakukannya debat dan diskusi.

Eksekutif
Eksekutif adalah badan pemerintah tertinggi di Indonesia yang berhubungan dengan hukum dalam memproses apa yang sudah diputuskan oleh badan legislatif.

Korupsi
Korupsi adalah tindakan pelanggaran yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi kepentingan pribadinya seperti menyimpan uang yang bukan haknya padahal uang itu untuk suatu pembangunan.

Pengkhianatan Negara
Pengkhianatan negara adalah tindakan yang merugikan kepentingan atas kedaulatan negara yaitu melakukan sesuatu tanpa kewenangan yang diperbolehkan kepada negara Lain sehingga dapat merugikan negaranya.

Menyuap
Menyuap adalah tindakan seseorang kepada target dengan memberikan uang atau barang yang bermaksud untuk mengubah sikap target walau sikap tersebut bertentangan dengan si target.

 

Referensi:
– UUD 1945 Pasal 7B

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Klasifikasi Perjanjian internasional

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional suatu bentuk ikatan antar negara, dan organisasi internasional, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama …

Tinggalkan Balasan