Home / Penddidikan Kewarganegaraan / Pengertian Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Tugas dan Wewenang DPR

Pengertian Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Tugas dan Wewenang DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk mewakili aspirasi rakyat dan melakukan tugas yang bersangkutan dengan kepentingan negara. Tugas-tugas yang dilakukan DPR dikategorikan pada ketiga Fungsi yaitu Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan beserta tugas dan wewenangnya agar kita dapat memahami arti dari sebuah DPR untuk negara dan bangsa.

Pengertian Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPR

Ketiga fungsi DPR memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi lainnya sesuai tugasnya masing-masing, Adapun ketiga fungsi tersebut diantaranya,

Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi yang berhubungan dengan pembentukan, pembahasan, pengubahan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang bersama presiden.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi yang berhubungan dengan menolak atau memberikan persetujuan terhadap pembentukan rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.

Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang berubungan dengan pengawasan DPR terhadap kebijakan dan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah.

Tugas Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan DPR

Ketiga fungsi DPR memiliki tugas yang berbeda antara masing-masing fungsi. Adapun tugas ketiga fungsi yang dimiliki DPR antara lain,

Tugas Fungsi Legislasi

  1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
  7. menyusun rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan dan prioritas RUU beserta alasannya untuklima tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
  8. mengkoordinasi penyusunan Prolegnas memuat daftar RUU beserta alsannya untuk lima taun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
  9. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
  10. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota Komisi, atau gabungan Komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam Prolegnas;
  11. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Bamus;
  12. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
  13. menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR;
  14. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan RUU melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus; dalam melaksanakan tugas ini, Baleg dapat mengadakan rapat koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus yang mendapat penugasan membahas RUU. Hasil rapat koordinasi diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan Prolegnas;
  15. melakukan sosialisai Prolegnas; dan
  16. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Baleg pada masa keanggotaan berikutnya. Dalam melaksanakan tugas ini, Baleg dapat melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan, dan pembahasan RUU selama satu masa keanggotaan, jumlah RUU yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.

Tugas Fungsi Anggaran

  1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
  5. membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
  6. menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada usulan Komisi terkait. Untuk itu, Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan asumsi makro dengan mengacu pada keputusan Komisi yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  7. membahas RUU tentang APBN bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas itu, Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;
  8. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di Komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga;
  9. melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi;
  10. membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN;
  11. membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Tugas Fungsi Pengawasan

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas wewenang DPR Lainnya Yang Tidak Terkait Fungsi

  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
  • Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

 

Referensi

http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang
https://parlemen.net/?page_id=59

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Klasifikasi Perjanjian internasional

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional suatu bentuk ikatan antar negara, dan organisasi internasional, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama …

Tinggalkan Balasan