Home / Penddidikan Kewarganegaraan / Pasal-Pasal yang Berhubungan dengan HAM
Pasal tentang HAM

Pasal-Pasal yang Berhubungan dengan HAM

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak dasar yang diberikan oleh tuhan yang maha esa yang dimiliki oleh manusia yang dan tidak dapat di pisahkan atau di cabut

HAM banyak diatur dalam perundang-undangan baik itu secara nasional maupun internasional

Betapa pentingnya Penegakan HAM sehingga melahirkan banyak sekali pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM

Sebelum ke inti bahasan, saya akan memaparkan amanat yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam saat haji wada,

Beliau mengatakan “Ingatlah bahwa Rabb kalian itu satu, dan bapak kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab), tidak pula orang ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah; kecuali atas dasar ketakwaan.”

Pasal-Pasal Tetang Hak Asasi Manusia dalam Perundang-undangan

Dalam tulisan ini, saya akan memaparkan pasal HAM dalam UUD 45, sila-sila pancasila, perundang-undangan internasional, dan pemikiran para tokoh yang dijadikan pegangan oleh negara.

Berikut ini Pasal Perundangan-undangan yang berhubungan dengan HAM, diantaranya :

A. HAM dalam Pembukaan UUD 1945

1. Alinea Pertama
yaitu Kemerdekaan ialah hak segala bangsa

2. Alinea Kedua
yaitu Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan

3. Alinea Ketiga
yaitu Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia

4. Alinea Keempat
yaitu Memajukan kesejahteraan umum

5. Alinea Kelima
yaitu Ikut melaksanakan ketertiban dunia

B. HAM dalam UUD 1945

1. Pasal 27 Ayat 1, 2 dan 3

a. Pasal 27 Ayat 1 Tentang Hak atas persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.
Berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

b. Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

c. Pasal 27 Ayat 3 Tentang Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara.
Berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ituk serta dalam upaya pembelaan negara”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1, 2, 3 dan Penjelasannya

2. Pasal 28

Pasal 28 Tentang Kemerdekaan berserikat dan Berkumpul
Berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28 dan Penjelasannya

3. Pasal 28A

Pasal 28A Tentang Hak Hidup
Berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28A dan Penjelasannya

4. Pasal 28B Ayat 1, dan 2

a. Pasal 28B Ayat 1 Tentang Hak Berkeluarga
Berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

b. Pasal 28B Ayat 2 Tentang Hak Anak
Berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

5. Pasal 28C Ayat 1 dan 2

a. Pasal 28C Ayat 1 Tentang Hak Mengembangkan Diri
Berbunyi “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

b. Pasal 28C Ayat 2 Tentang Hak Memajukan Diri
Berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28C Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

6. Pasal 28D Ayat 1, 2, 3 dan 4

a. Pasal 28D Ayat 1 Tentang Hak Jaminan Kepastian Hukum
Berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

b. Pasal 28D Ayat 2 Tentang Hak dalam Bekerja
Berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

c. Pasal 28D Ayat 3 Tentang Hak dalam Pemerintahan
Berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

d. Pasal 28D Ayat 4 Tentang Hak Status Warga Negara
Berbunyi “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

7. Pasal 28E Ayat 1, 2 dan 3

a. Pasal 28E Ayat 1 Tentang Hak Menentukan Pilihan Pendidikan dan Lain-lain
Berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

b. Pasal 28E Ayat 2 Tentang Hak dalam Kepercayaan
Berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

c. Pasal 28E Ayat 3 Tentang Hak dalam Berserikat dan Berkumpul
Berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1, 2, 3 dan Penjelasannya

8. Pasal 28F

Pasal 28F Tentang Hak dalam Informasi dan Komunikasi
Berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 28F dan Penjelasannya

9. Pasal 28G Ayat 1 dan 2

a. Pasal 28G Ayat 1 Tentang Hak mendapat Perlindungan, Bebas dari Ketakutan
Berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang meupakan hak asasi”

b. Pasal 28G Ayat 2 Tentang Hak Bebas dari Penyiksaan dan Suaka Politik
Berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

10. Pasal 28H Ayat 1, 2, 3, dan 4

a. Pasal 28H Ayat 1 Tentang Hak mendapat Kesejahteraan
Berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

b. Pasal 28H Ayat 2 Tentang Hak Persamaan dan Keadilan
Berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

c. Pasal 28H Ayat 3 Tentang Hak Jaminan Sosial
Berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

d. Pasal 28H Ayat 4 Tentang Hak Milik Pribadi
Berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

11. Pasal 28I Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5

a. Pasal 28I Ayat 1 Tentang Hak Hidup, Tidak disiksa, Tidak diperbudak, dan lain-lain
Berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

b. Pasal 28I Ayat 2 Tentang Hak dari Diskriminasi
Berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

c. Pasal 28I Ayat 3 Tentang Hak atas Penghormatan Budaya
Berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

d. Pasal 28I Ayat 4 Tentang Kewajiban Pemerintah
Berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

e. Pasal 28I Ayat 5 Tentang Jaminan Peraturan HAM
Berbunyi “Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasiu manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

12. Pasal 28J Ayat 1 dan 2

a. Pasal 28J Ayat 1 Tentang Kewajiban Menghormati Hak Asasi Orang lain
Berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

b. Pasal 28J Ayat 2 Tentang Kewajiban Tunduk pada Hukum
Berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

13. Pasal 29 Ayat 2

Pasal 29 Ayat 2 Tentang Hak Kebebasan Memeluk Beragama
Berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

14. Pasal 30 Ayat 1

Pasal 30 Ayat 1 Tentang Hak dan Kewajiban ikut serta dalam Pertahanan dan Keamanan Negara
Berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Penjelasannya

15. Pasal 31 Ayat 1

Pasal 31 Ayat 1 Tentang Hak Mendapat Pendidikan
Berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Baca juga : Bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Penjelasannya

16. Pasal 34 Ayat 1

Pasal 34 Ayat 1 Tentang Jaminan Pemeliharaan oleh Negara
Berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

C. HAM dalam Sila-Sila Pancasila

1. Sila Pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa
Tentang :
– Persamaan,
– Keadilan,
– Kasih sayang, dan
– Kehidupan yang tenteram

2. Sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Tentang :
– Hak Tidak diperbudak,
– Hak tidak teraniaya,
– Hak Pengakuan sebagai manusia pribadi,
– Hak tidak ditangkap,
– Hak tidak ditahan,
– Hak tidak dibuang secara sewenang-wenang,
– Hak mendapat peradilan yang bebas, dan
– Hak tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan

3. Sila Ketiga yaitu Persatuan Indonesia
Tentang :
– Kesadaran berbangsa,
– Hak atas Jaminan dan perlindungan,
– Anti imperialisme, dan
– Anti kolonialisme

4. Sila Keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Tentang :
– Hak Mengeluarkan pendapat,
– Hak Berkumpul dan berapat,
– Hak ikut serta dalam pemerintahan,
– Hak ikut jabatan-jabatan negara,
– Hak kemerdekaan pers, dan lain-lain

5. Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia
Tentang :
– Hak Milik,
– Hak atas Jaminan Sosial,
– Hak atas Pekerjaan,
– Hak atas kesehatan

D. HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

1. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998
Tentang Hak Asasi Manusia
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

3. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2000
Tentang Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan HAM
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

6. Ratifikasi Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1998 dari HAM Internasional
Tentang Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

7. Keppres Nomor 181 tahun 1998
Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

8. Keppres Nomor 129 Tahun 1998
Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

9. Konvensi ILO Nomor 105 Tahun 1957, diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999
Tentang Penghapusan Kerja Paksa
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

10. Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958, diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999
Tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

11. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973, diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999
Tentang Konvensi Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

12. Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999, diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
Tentang Konvensi Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

13. Konvensi ILO Nomor 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 36 Tahun 2002
Tentang Konvensi Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

14. Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 83 Tahun 1998
Tentang Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

15. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998
Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

16. Ratifikasi keppres Nomor 48 Tahun 1993 dari HAM Internasional
Tentang Konvensi Anti Apartheid dalam Olahraga
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

17. Ratifikasi keppres Nomor 36 Tahun 1990 dari HAM Internasional
Tentang Konvensi tentang Hak Anak
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

18. Ratifikasi UU Nomor 29 Tahun 1999 dari HAM Internasional
Tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD)
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

19. Ratifikasi UU Nomor 68 Tahun 1958 dari HAM Internasional
Tentang Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

20. Ratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1984 dari HAM Internasional
Tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Perempuan
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

21. Keppres Nomor 50 Tahun 1993
Tentang Komisi Nasional HAM
Lihat dan Download Teksnya dalam bentuk pdf DISINI

E. HAM dalam Peraturan Perundang-undang Internasional

1. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights)
Tentang Hak Asasi Manusia
Berisi :
a. Hak hidup
b. Hak kemerdekaan dan keamanan badan
c. Hak diakui kepribadiannya
d. Hak memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
e. Hak masuk dan keluar wilayah suatu negara
f. Hak mendapatkan asylum
g. Hak mendapatkan suatu kebangsaan
h. Hak mendapatkan hak milik atas benda
i. Hak Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
j. Hak bebas memeluk agama
k. Hak mengeluarkan pendapat
l. Hak berapat dan berkumpul
m. Hak mendapat jaminan sosial
n. Hak mendapatkan pekerjaan
o. Hak berdagang
p. Hak mendapatkan pendidikan
q. Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
r. Hak menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Lihat dan Download teksnya dalam bentuk pdf DISINI

2. Deklarasi Wina dan Program Aksi (Vienna Declaration and Programme of Action)
Tentang Hak Asasi Manusia

3. Magna Charta
Berisi Tentang :
a. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja inggris
b. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut:
c. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk
d. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah
e. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya
f. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjut ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya

3. Petition Of Rights
Berisi Tentang :
a. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan
b. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya
c. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai

4. Hobeas Corpus ACT
Berisi Tentang :
a. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan
b. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum

5. Bill Of Rights
Berisi Tentang :
a. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
b. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat
c. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen
d. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing
e. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja

6. Independence Of The United States
Berisi Tentang :
a. Manusia diciptakan sama derajatnya oleh maha pencipta
b. Manusia dianugrahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan

7. Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen
Berisi Tentang :
a. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka
b. Manusia mempunyai hak yang sama
c. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain
d. Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum
e. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang
f. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan
g. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran
h. Kemerdekaan surat kabar
i. Kemerdekaan bersatu dan berapat
j. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
k. Kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan
l. Kemerdekaan rumah tangga
m. Kemerdekaan hak milik
n. Kemerdekaan lalu lintas
o. Hak hidup dan mencari nafkah

F. HAM dalam Pemikiran Tokoh Internasional

1. Jhon Locke, merumuskan hak tentang :
a. Hak atas Hidup
b. Hak atas Kebebasan
c. Hak atas Milik

Tiga rumusan diatas dikenal dengan life, liberty, and property. Juga menjadi pegangan rakyat Amerika sewaktu memberontak penguasa inggris pada tahun 1776

2. Presiden Flanklin D. Roosevelt, dalam amanatnya tentang 4 Kebebasan, yaitu :
a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression)
b. Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion)
c. Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear)
d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want)

Penutup

HAM tanpa dimasukan kedalam undang-undang, sebenarnya sudah seharusnya ada dalam diri manusia, karena ia mutlak atau bersifat kodrati; namun perundang-undangan menegaskan bahwa manusia memiliki Hak asasi yang sama yang tidak boleh dilanggar oleh satu sama lainnya

Ratifikasi adalah pengesahan undang-undang yang melahirkan persetujuan untuk diikat dalam sebuah perjanjian internasional

Saya berharap pembaca mengetahui peraturan tentang HAM, dengan hal itu bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari

Jika ada pertanyaan atau jika kamu ingin menambahkan pasal lainnya, silahkan melalui kotak komentar ya 🙂

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Tokoh HAM Dunia dan Teori Perjuangannya

Tokoh HAM Dunia dan Teori Perjuangannya

Tokoh atau pelopor HAM adalah seseorang yang memperjuangkan Hak asasi manusia yang wajib ada pada …

Tinggalkan Balasan