Home / Penddidikan Kewarganegaraan / Klasifikasi Perjanjian Internasional
Klasifikasi Perjanjian internasional

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional suatu bentuk ikatan antar negara, dan organisasi internasional, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama baik itu secara dua pihak maupun banyak pihak.

Perjanjian internasional terdapat beberapa macam atau penggolongan. Sebenarnya didalam hukum internasional tidak mengenal penggolongan atau klasifikasi terhadap perjanjian internasional, namun para tokoh memberikan pengklasifikasian sebanyak 6 klasifikasi.

Dengan membaca tulisan ini, kita akan tahu siapa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional dan bagaimana proses pembentukan perjanjian tersebut.

Terdapat 6 Klasifikasi Perjanjian Internasional

Menurut para tokoh sarjana, Perjanjian internasional dapat diklasifikasikan, diantaranya :

  1. Berdasarkan Pihak yang mengadakan perjanjian, diantaranya :

    a. Perjanjian antar negara, misalnya antara negara indonesia dan filipina
    b. Perjanjian antar negara dengan subjek hukum, misalnya antara negara Indonesia dan suatu organisasi internasional seperti PBB
    c. Perjanjian antar subjek hukum dengan subjek hukum yang lain selain negara, misalnya antara organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya, contoh kerjasama antara Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan Buruh Internasional (ILO) dalam bentuk perburuhan.
  2. Berdasarkan Jumlah Pihak yang terlibat, diantaranya:

    a. Perjanjian Bilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak. perjanjian ini bersifat tertutup artinya tidak ada kemungkinan pihak lain selain dua pihak tersebut untuk turut ikut serta dalam perjanjian ini. Perjanjian bilateral sering disebut pembicaraan (talk)

    Contoh perjanjian bilateral :
    – Perjanjian antara negara indonesia dan filipina tentang pemberantasan penyelundupan dan bajak laut
    – Perjanjian antara negara indonesia dan china tentang dwi kewarganegaraan
    – Perjanjian antara negara indonesia dan thailand tentang batas laut andaman di sebelah utara selat malaka.

    b. Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua pihak atau banyak pihak. Perjanjian ini bersifat terbuka, artinya setiap pihak boleh ikut serta untuk terlibat dalam perjanjian ini. Perjanjian mulilateral sering disebut juga konferensi diplomatik (diplomatic conference).

    Contoh perjanjian Multilateral
    – Konvensi hukum laut 1958
    – Konvensi wina 1961
    – Konvensi jenewa 1949
  3. Berdasarkan Fungsi atau Sifat Mengikatnya, diantaranya:

    a. Treaty Contract, adalah perjanjian yang dimaksudkan untuk menciptakan akibat atau konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jadi hanya pihak yang ikut serta saja yang terikat dari perjanjian yang diadakan

    Contohnya, Negara indonesia dengan Republik Rakyat China tentang dwi kewarganegaraan, maka hanya dua negara inilah yang merasakan akibat hukum dari perjanjian yang diadakan.

    b. Law Making Treaty, adalah perjanjian yang akibat atau konsekuensinya menjadi dasar ketentuan atau peraturan hukum internasional. Jadi bukan hanya pihak yang ikut serta yang diikat atau merasakan hasil akibat dari perjanjian, tapi konsekuensinya berlaku secara internasional.

    Contohnya, konvensi hukum laut 1958, konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik, dan konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang
  4. Berdasarkan Sifat Pelaksanannya, diantaranya:

    a. Dispositive treaties, yaitu perjanjian yang ditentukan, artinya perjanjian dilaksanakan sekaligus sampai tujuan yang ditentukannya telah selesai atau sudah tercapai. Perjanjian ini bersifat jangka pendek. Contohnya perjanjian tapal batas antara indonesia dan malaysia

    b. Executory treaties, yaitu perjanjian yang dilaksanakan, artinya perjanjian yang dilaksanakan tidak sekaligus namun secara terus menerus selama jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini bersifat jangka panjang. Contohnya perjanjian perdagangan antar negara
  5. Berdasarkan Bentuknya, diantaranya:

    a. Perjanjian antar Kepala negara (head of state form), pihaknya disebut sebagai High Contracting State
    b. Perjanjian antar Kepala pemerintah (perdana menteri) (inter-Government form), pihaknya disebut juga sebagai contracting state
    c. Perjanjian antar negara (inter-state form)

    Dalam ketiga bentuk diatas, pihak-pihak yang dapat mewakilinya tanpa surat kuasa penuh diantaranya kepala negara, kepala pemerintah atau perdana menteri, dan menteri luar negeri; karena jabatan ketiga ini dianggap telah mewakili negaranya dengan sah dan dapat melakukan segala tindakan untuk mengikat negaranya pada perjanjian yang diadakan.

    Sedangkan diluar ketiga pihak diatas, seperti pihak lain yang diwakilkan negara, diharuskan membawa surat kuasa penuh (full power) atas nama negara yang mengikuti perjanjian, hal ini untuk mencegah tidak terjadi pengatasnamaan negara secara tidak sah
  6. Berdasarkan Proses atau Tahap Pelaksanaan, diantaranya:

    a. Golongan pertama, dibentuk dalam tiga tahap, yakni: perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Golongan ini dianggap sangat penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian, dilakukan dalam tahap ratifikasi.

    b. Golongan kedua, dibentuk dalam dua tahap, yakni: perundingan, dan penandatanganan. Golongan ini bersifat sederhana dan tidak terlalu penting sehingga pelaksanaannya cepat selesai dan tidak memerlukan ratifikasi.

Penutup

Kesimpulannya karena pengklasifikasian terhadap perjanjian internasional tidak ada dalam hukum internasional, maka sifatnya tidak mutlak artinya bisa berubah sesuai kaidah hukum internasional, walaupun begitu para sarjana merangkumnya dengan klasifikasi tersebut.

Perjanjian internasional bisa batal jika ada pihak anggota yang melakukan kecurangan terhadap perjanjian.

Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk atas persamaan persatuan visi, misi dan tujuan dari berbagai negara sebagai anggotanya.

Jika ada tambahan penjelasan tentang perjanjian internasional yang kamu ketahui, kamu bisa menambahkannya melalui kotak komentar dibawah ya agar pembaca lain tahu juga, disini kita saling belajar 🙂

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Tokoh HAM Dunia dan Teori Perjuangannya

Tokoh HAM Dunia dan Teori Perjuangannya

Tokoh atau pelopor HAM adalah seseorang yang memperjuangkan Hak asasi manusia yang wajib ada pada …

Tinggalkan Balasan