Home / Penddidikan Kewarganegaraan / Hak-Hak DPR Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawasan
hak dpr

Hak-Hak DPR Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawasan

Diperbarui Tanggal 19 Maret 2018 Jam 11:36 am

Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang salah satunya bertugas untuk mengawasi setiap pergerakan kebijakan pemerintahan.

Tugas pengawasan berguna untuk memonitor pergerakan kebijakan pemerintah apakah sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berdampak luas kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk menjalankan setiap tugas dan fungsi DPR dalam hal pengawasan, maka DPR diberikan 3 (tiga) hak untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengawasannya. Diantara tiga hak tersebut yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak menyatakan pendapat. ketiga hak ini mutlak dimiliki oleh DPR sehingga DPR bebas untuk menunaikan haknya tersebut.

Jika kamu ingin lebih mengetahui apa sih maksud dari hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat itu, maka bacalah pengertian ketiga hak tersebut berikut ini.

Berikut ini 3 (tiga) Hak DPR dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Hak Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana kebijakan tersebut penting dan strategis serta dapat berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Karena berdampak pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, DPR sebagai perwakilan dari rakyat bertugas untuk mengawasi perkembangan kebijakan pemerintah.

Ketika pemerintah seperti gubernur mengeluarkan kebijakan yang dapat berdampak kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka kebijakan tersebut dapat dimintai keterangan seperti tanggapan dari DPR kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut apakah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Hak interpelasi yang dikeluarkan oleh DPR untuk pemerintah diserahkan melalui Presiden.

Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana undang-undang atau kebijakan tersebut penting dan strategis serta dapat berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sudah kita katakan kalau hal ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka sudah menjadi kewajiban DPR untuk bertugas mengawasi setiap gerak pemerintah.

Apabila undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai atau melanggar hukum yang berlaku, maka DPR akan menyelidiki perkembangan kebijakan tersebut dan menindak lanjut agar lebih jelas, transparan dan mempersoalkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah apakah sudah sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapatnya atas :

  1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
  2. Tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
  3. Dugaan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

 

Lihat juga :

Pengertian Hak Budget, Hak Inisiatif dan Hak Angket Sebagai Hak yang Dimiliki DPR

 

Referensi :

http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Klasifikasi Perjanjian internasional

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional suatu bentuk ikatan antar negara, dan organisasi internasional, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama …

Tinggalkan Balasan