Home / UUD 1945

UUD 1945

Bunyi UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Pasal 28B adalah pasal yang berhubungan dengan hak warga negara untuk membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan serta Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi setiap keluarga dan keturunannya. Pasal 28B terdapat dalam UUD 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, Bab XA dan …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Pasal 32 adalah pasal yang berhubungan dengan keragaman budaya yang berada disetiap wilayah indonesia yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh negara dan bangsanya. Pasal 32 terdapat dalam UUD 1945 BAB XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, Baba XIII dan kedua ayat pada pasal 32 sudah mendapat empat …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 7B Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Pasal 7B adalah pasal yang berhubungan dengan tata cara atau prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7B adalah lanjutan dari Pasal 7 dan Pasal 7A yang bisa anda baca di artikel tentang Bunyi UUD 1945 Pasal 7, Pasal 7A dan Penjelasannya Pasal 7B …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 7, Pasal 7A dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Pasal 7 dan Pasal 7A adalah pasal yang berhubungan dengan pejabat kekuasaan pemerintah negara yaitu presiden dan wakil presiden, syarat dalam menjabat dan prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pasal 7 dan pasal 7A terdapat dalam UUD 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 6A Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Pasal 6A menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A terdapat dalam UUD 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Kelima ayat pada pasal …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 6 Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 6 Ayat 1, 2 Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Pasal 6 menjelaskan tentang persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 terdapat dalam UUD 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Kedua ayat pada pasal 6 sudah mendapat …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 menjelaskan tentang bagian-bagian wilayah administratif dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, dimana setiap daerah ini memiliki kepala pemerintahan yakni gubernur, bupati dan walikota. …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 25A dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 25A Tentang Wilayah Negara. Pasal 25A menjelaskan tentang Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia dimana wilayahnya tersebut mencakup antara sabang sampai meraouke, dan dalam pasal ini terdapat undang-undang yang mengatur batas dan hak wilayah Indonesia. Pasal 25A terdapat dalam UUD 1945 BAB IXA Tentang Wilayah Negara. …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tentang Pemilihan Umum (pemilu). Pasal 22E memberikan penjelasan tentang ketentuan dan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. pemilihan umum adalah hal yang dilakukan ketika memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Persiden dan wakil presiden, dan hal ini dilakukan …

Baca Selengkapnya

Bunyi UUD 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

UUD 1945 amandemen I-IV

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasal 22D menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disingkat DPD mengenai keikutsertaannya dalam pengajuan, pembahasan dan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang yang yang dibahas oleh DPR dan Presiden, serta syarat dan tata …

Baca Selengkapnya