Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 7B Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 7B Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Penjelasannya

Pasal 7B adalah pasal yang berhubungan dengan tata cara atau prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7B adalah lanjutan dari Pasal 7 dan Pasal 7A yang bisa anda baca di artikel tentang Bunyi UUD 1945 Pasal 7, Pasal 7A dan Penjelasannya

Pasal 7B terdapat dalam UUD 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, Ketujuh ayat pada pasal 7B sudah mendapat tiga kali perubahan tiap ayatnya.

Pasal 7B yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 7B Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 7B

Ayat 1 ***)
Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ayat 2 ***)
Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat 3 ***)
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat 4 ***)
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Ayat 5 ***)
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ayat 6 ***)
Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut

Ayat 7 ***)
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Penjelasan Pasal 7B Ayat 1
Pasal 7B ayat 1 menjelaskan bahwa jika suatu hari Presiden dan/atau Wakil Presiden kedapatan telah melakukan pelanggaran yang telah disebutkan dipasal 7B ayat 1, maka DPR akan melakukan pengajuan atas pelanggaran yang telah dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini dinamakan impeachment. Apa itu impeachment ? Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Tugas MK disini yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan dari DPR apakah benar terbukti melakukan pelanggaran.

Penjelasan Pasal 7B Ayat 2
Pasal 7B ayat 2 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan berarti sudah menjadi tugas DPR untuk menindak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melanggar aturan. Untuk selengkapnya tentang fungsi pengawasan DPR, anda bisa melihat artikel sebelumnya di Hak-Hak DPR Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pengawasan dan Pengertian Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Tugas dan Wewenang DPR

Penjelasan Pasal 7B Ayat 3
Pasal 7B ayat 3 menjelaskan bahwa untuk mengajukan tuntutan atas pelanggaran Presiden dan/atau wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi, DPR melakukan sidang paripurna untuk membahas tuntutannya dan menyetujuinya bersama anggota DPR. Persidangan ini harus dihadiri minimal 2/3 orang dari jumlah anggota DPR. Sedangkan tuntutan tersebut harus disetujui minimal 2/3 orang dari jumlah anggota DPR.

Penjelasan Pasal 7B Ayat 4
Pasal 7B ayat 4 menjelaskan bahwa MK dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan maksimal harus selesai dalam 90 hari sejak diterimanya usulan dari DPR.

Penjelasan Pasal 7B Ayat 5
Pasal 7B ayat 5 menjelaskan bahwa apabila usulan tersebut benar-benar terbukti adanya pelanggaran atas Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah disebutkan dalam ayat 1, maka MK akan memutuskan untuk menyetujui usulan dari DPR, lalu DPR akan melakukan sidang paripurna untuk menyerahkan usulannya yang telah dilengkapi putusan MK kepada MPR agar usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden segera di eksekusi atau diproses.

Penjelasan Pasal 7B Ayat 6
Pasal 7B ayat 6 menjelaskan bahwa dalam memutuskan usul dari DPR yang telah dilengkapi putusan MK, MPR akan melakukan sidang paripurna maksimal selama 30 hari dari sejak MPR menerima usulan tersebut.

Penjelasan Pasal 7B Ayat 7
Pasal 7B ayat 7 menjelaskan bahwa untuk memproses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden MPR akan mengadakan sidang paripurna yang harus dihadiri minimal 3/4 orang dari jumlah anggota dan usul pemberhentian tersebut harus disetujui minimal 2/3 orang dari jumlah anggota yang hadir. Dalam sidang paripurna MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya untuk yang terakhir kali sebelum diberhentikan dari jabatannya.

Untuk Topik tentang tata cara Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah saya uraikan di artikel Prosedur Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara ringkas dan berurutan.

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

Pelajaran dan Pengetahuan

MPR adalah lembaga eksekutif sehingga yang berhak untuk mengeksekusi atau memproses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu MPR

Setiap yang bersangkut paut dengan hukum harus melalui Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan apakah benar bersalah atau tidak

DPR adalah badan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan yang tugasnya untuk mengawasi setiap pejabat tinggi negara apakah melakukan pekerjaannya dengan benar atau melanggar peraturan.

Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Silahkan baca juga artikel yang berkaitaan dengan Pasal 7B diantaranya:

  1. Bunyi UUD 1945 Pasal 7, Pasal 7A dan Penjelasannya
  2. Prosedur Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
  3. 6 Alasan Presiden dan Wakil Diberhentikan dalam Masa Jabatannya oleh MPR

Jika ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya, silahkan tulis ya dikolom komentar dibawah ^__^

About Abu Abdillah

Blogger, Muslim Marketer, Bookworm Cyclist Strong, Computer User, #PedagangMuslim ^__^

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan …

Satu Komentar

  1. Eka Cahya Gumilar

    Ayoo komentarnya, insya Allah saya jawab ^__^

Tinggalkan Balasan ke Eka Cahya Gumilar Batalkan balasan

%d blogger menyukai ini: