Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1, 2 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

Diperbarui Tanggal 21 September 2018 Jam 02:06 pm

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 5 Ayat 1, 2 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Pasal 5 menjelaskan tentang berhaknya presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang, serta presiden juga yang menetapkan peraturan undang-undang yang telah disetujui tersebut.

Pasal 5 terdapat pada BAB III  yaitu tentang kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Terdapat perubahan pada ayatnya yaitu pada ayat 1 yang mendapat perubahan sebanyak satu kali.

Pasal 5 yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1, 2 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA **)

Pasal 5

Ayat 1 *)
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat 2
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 5 Ayat 1
Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah DPR, didalam pasal 5 ayat 1 Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan untuk berpartisipasi mengisi kebijakan rancangan dalam undang-undang bersama DPR. setiap rancangan tersebut akan dibahas oleh Presiden dan DPR agar mendapat persetujuan bersama. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Penjelasan Pasal 5 Ayat 2
Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Presiden membuat peraturan pemerintah atau yang biasa disingkat PP untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, dinyatakan bahwa peraturan pemerintah tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dengan undang-undang, artinya PP bisa diibaratkan sebagai penggerak undang-undang yang berlaku di indonesia. Sebagai pengetahuan, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh presiden.

 

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan …

Tinggalkan Balasan