UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 34 adalah pasal yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan oleh negara dengan memberikan bantuan seperti jaminan sosial. Dalam pasal ini juga disebutkan tentang fasilitas kesehatan dan pelayanan publik sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin atau yang kurang mampu.

Pasal 34 terdapat dalam UUD 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, Bab XIV mendapat empat kali perubahan dan ayat 1, 2, 3, 4 pada pasal 34 sudah mendapat empat kali perubahan.

Pasal 34 yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Bunyi UUD 1945 Pasal 34

BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ****)

Pasal 34

Ayat 1 ****)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar diperlihara oleh negara.

Ayat 2 ****)
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat 3 ****)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ayat 4 ****)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

Penjelasan Pasal 34 Ayat 1
Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan penanganan fakir miskin dan anak yang terlantar dengan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk material, spiritual, dan sosial sebagai bentuk pengentasan masalah kemiskinan seperti kelaparan, kurangnya pendidikan, tidak memiliki tempat tinggal, dan masalah kemiskinan yang lainnya. Salah satu bentuk pemeliharaan fakir miskin yaitu adanya bantuan sosial dan jaminan sosial.

Penjelasan Pasal 34 Ayat 2
Pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa Negara memberikan jaminan sosial kepada seluruh warganya, diantaranya masyarakat miskin, masyarakat lemah, dan masyarakat tidak mampu. Merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009, Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dibuat oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Contoh jaminan sosial untuk masyarakat miskin adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan oleh Jokowi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan. Untuk tahu lebih jelas tentang program diatas, baca di web Kominfo.

Penjelasan Pasal 34 Ayat 3
Pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa Negara memberikan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum.

Merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2009, Fasilitas kesehatan merupakan alat atau tempat yang digunakan untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan secara promotif (pemberian pengetahuan), preventif (pencegahan), dan kuratif (pertolongan) yang dilakukan oleh penyelenggara kesehatan.

Contoh fasilitas kesehatan yaitu tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Merujuk pada UU 25 tahun 2009, Pelayanan umum atau Pelayanan Publik merupakan segala bentuk produk, jasa, administratif, yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang.

Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Contohnya, pelayanan dalam pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Penjelasan Pasal 34 Ayat 4
Pasal 34 ayat 4 menjelaskan bahwa semua hal mengenai pelaksanaan yang terkandung dalam pasal 34 telah diatur dalam sebuah undang-undang diantaranya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Unduh berkas UU tersebut DISINI.

Opini Penulis

Dalam pasal ini negara akan menjamin dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. Namun hal itu sepertinya belum berhasil karena kita temukan masih banyak sekali kemiskinan seperti banyaknya pengamen jalanan, kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, dan pendidikan yang tidak merata. Selain itu, sering terjadi salah sasaran bantuan yang seharusnya diterima masyarakat miskin, namun malah diterima masyarakat mampu; Hal ini menjadi tanda bahwa Negara belum berhasil melaksanakan pasal 34.

Tinggalkan Balasan