Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan kewarganegaraan.

Pasal 28D terdapat dalam UUD 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, Bab XA dan keempat ayat pada pasal 28D sudah mendapat dua kali perubahan.

Pasal 28D yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Tentang Hak Asasi Manusia

BAB XA HAK ASASI MANUSIA **)

Pasal 28D

Ayat 1 **)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ayat 2 **)
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ayat 3 **)
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ayat 4 **)
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

Penjelasan Pasal 28D Ayat 1
Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa negara menjamin 4 hak manusia dihadapan hukum diantaranya:

Hak Pengakuan, yaitu mengakui apa yang berhubungan dengannya. Salah satunya seperti pengakuan atas kepemilikan, contohnya pengakuan atas tanah miliknya, pengakuan atas rumahnya, dan pengakuan lainnya yang dapat ia lakukan. Pengakuan ini bisa dilakukan dengan sebuah bukti kepemilikan seperti surat kepemilikan. Selain itu, pengakuan atas harga diri, pengakuan atas privasi, dan pengakuan lainnya yang berhubungan dengan hukum.

Hak Jaminan, yaitu negara memberikan jaminan hukum, sosial, keadilan, keselamatan dan perlindungan dari kejahatan yang menimpanya.

Hak Perlindungan, yaitu negara memberikan jaminan perlindungan dari kejahatan, ancaman, hukum yang tidak adil, gangguan, kegaduhan dan semacamnya yang berhubungan dengan hukum.

Hak Kepastian Hukum, yaitu seseorang dihukumi sesuatu dengan suatu peraturan yang jelas, logis, adil, dan memiliki aturan sesuai undang-undang; serta hukum yang tidak membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin, penguasa atau orang biasa, orang desa atau orang kota semuanya sama dihadapan hukum.

Penjelasan Pasal 28D Ayat 2
Pasal 28D ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin 3 hak manusia dalam bekerja

Hak untuk Bekerja, yaitu negara membebaskan rakyatnya melakukan pekerjaan apa saja yang tidak melanggar hukum yang berlaku

Hak mendapatkan imbalan, yaitu dalam bekerja, seseorang memiliki hak untuk diberi upah atau imbalan berupa uang atau suatu benda berharga oleh orang yang memberi pekerjaan.

Hak Perlakuan yang adil dan Layak, yaitu seseorang diberikan perlakuan yang sama dengan pekerjanya yang lain walaupun berbeda tingkat pekerjaannya, tidak menyiksa, tidak membebani pekerjaan diluar apa yang harus dikerjakannya, dan memberi upah yang layak.

Penjelasan Pasal 28D Ayat 3
Pasal 28D ayat 3 menjelaskan bahwa negara menjamin hak manusia dalam pemerintahan yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan.

Hal ini mengartikan bahwa seorang rakyat memiliki kesempatan untuk turut ikut campur dalam urusan pemerintah seperti bermusyawarah meningkatkan kualitas bangsa, membangun negeri, mengatasi kemiskinan, semua hal ini termasuk urusan pemerintah dan juga turut bekerja didalam instansi pemerintahan yaitu dengan menjadi presiden, gubernur, kepala desa, pegawai negeri, menjadi anggota DPR, MPR, dan setiap hal yang berhubungan dengan pemerintah.

Penjelasan Pasal 28D Ayat 4
Pasal 28D Ayat 4 menjelaskan bahwa negara menjamin hak manusia untuk mendapatkan status kewarganegaraan di negaranya atau dinegara orang lain jika ia pindah status warga negara.

Contohnya, Anak yang baru lahir berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Orang yang ingin pindah negara berhak mendapatkan status kewarganegaraan.

Inti Pokok Pasal 28D

Negara Indonesia menjamin hak manusia dalam hal:

  1. Hak ata Pengakuan
  2. Hak atas Jaminan
  3. Hak atas Perlindungan
  4. Hak atas Kepastian hukum dan
  5. Hak atas Perlakuan yang sama dihadapan hukum
  6. Hak untuk bekerja
  7. Hak untuk mendapat imbalan
  8. Hak perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  9. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  10. Hak atas status kewarganegaraan

Lihat juga pasal lain yang mengatur tentang hak asasi manusia:

Kamu wajib tau!

Hak disini memiliki pengertian bahwa seseorang diberikan kebebasan melakukan sesuatu tanpa melanggar hukum yang berlaku dinegaranya.

Status Kewarganegaraan adalah status yang diberikan negara kepada manusia sebagai warga negara dan statusnya ini diakui oleh UU yang berlaku dinegaranya.

Orang yang diberikan status sebagai warga negara, pada saat ia menginjak usia 17 tahun ia akan diberikan kartu tanda penduduk yang dilengkapi NIK sebagai identitasnya sebagai warga negara.

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28C Ayat 1, 2 dan Penjelasannya

Pasal 28C adalah pasal yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dengan memberikan …

Tinggalkan Balasan