Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Penjelasannya

Diperbarui Tanggal 21 September 2018 Jam 02:09 pm

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tentang Pemilihan Umum (pemilu).

Pasal 22E memberikan penjelasan tentang ketentuan dan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. pemilihan umum adalah hal yang dilakukan ketika memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Persiden dan wakil presiden, dan hal ini dilakukan setiap 5 tahun sekali artinya dilakukan ketika tiba waktu masa jabatannya berakhir dan akan diganti. Pemilihan umum dilakukan oleh lembaga yang bernama KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 22E terdapat dalam UUD 1945 BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Bab pada pasal 22E sudah mendapat perubahan sebanyak tiga kali, Sedangkan Keenam ayat pada pasal 22E juga sudah mendapat perubahan, ayat tersebut diantaranya ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga), ayat 4 (empat), ayat 5 (lima) dan ayat 6 (enam) sudah mendapat tiga kali perubahan.

Pasal 22E yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tentang Pemilihan Umum

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM ***)

Pasal 22E

Ayat 1 ***)
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Ayat 2 ***)
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat 3 ***)
Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Ayat 4 ***)
Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Ayat 5 ***)
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ayat 6 ***)
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 22E Ayat 1
Pasal 22E ayat 1 menjelaskan bahwa Pemilihan Umum atau Pemilu dilaksanakan dengan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
– Pemilu berasas langsung artinya dalam memberikan pilihan atau suara, pemilih bisa memberikannya secara langsung tanpa perantara.
– Pemilu berasas umum artinya semua warga negara indonesia yang sudah memenuhi persyaratan seperti berusia 17 tahun keatas dan WNI, berhak ikut memilih dalam pemilu.
– Pemilu berasas bebas artinya setiap pemilih bisa bebas dalam memberikan hak pilihan tanpa tekanan dari pihak manapun.
– Pemilu berasas rahasia artinya pilihan yang dipilih oleh pemilih sifatnya rahasia dan dijamin kerahasiaannya sehingga pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun kecuali ia sudah keluar dari tempat pemilu lalu menceritakannya, maka hal itu bukan rahasia lagi.
– Pemilu berasas jujur artinya pihak yang berhubungan dengan dilaksanakannya pemilu seperti penyelenggara/pemerintah, parpol peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, pemilih serta pihak yang terlibat secara tidak langsung, maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ada kecurangan, suap-menyuap dan pelanggaran lainnya.
– Pemilu berasas adil artinya setiap pemilih dan partai politik harus diperlakukan sama serta bebas dari unsur kecurangan pihak manapun.

Penjelasan Pasal 22E Ayat 2
Pasal 22E ayat 2 menjelaskan bahwa pemilihan umum atau pemilu diselenggarakan untuk memilih jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penjelasan Pasal 22E Ayat 3
Pasal 22E ayat 3 menjelaskan bahwa yang dijadikan peserta calon anggota DPR dan DPRD yang nanti akan dipilih oleh setiap rakyat indonesia atau pemilih yaitu orang yang termasuk dalam partai politik dan orang itu dipilih langsung oleh partai politik, jadi bukan mencalonkan diri namun dipilih oleh partai politik untuk dijadikan peserta pemilu yang nanti akan dipilih oleh pemilih untuk dijadikan anggota DPR dan DPRD.

Penjelasan Pasal 22E Ayat 4
Pasal 22E ayat 4 menjelaskan bahwa seseorang dapat mencalonkan diri sebagai peserta calon anggota DPD tanpa dipilih oleh partai politik yang nanti akan dipilih dalam pemilu oleh setiap rakyat indonesia atau pemilih untuk dijadikan anggota DPD.

Penjelasan Pasal 22E Ayat 5
Pasal 22E ayat 5 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bersifat nasional artinya KPU memiliki tugas dan tanggung jawab yang hal tersebut mencakup seluruh wilayah indonesia, artinya jika disebagian atau seluruh wilayah indonesia menyelenggarakan pemilihan umum, maka sudah tugas KPU untuk menyelenggarakannya. KPU bersifat tetap artinya KPU dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan walaupun dibatasi masa jabatan tertentu, atau bisa kita katakan KPU selalu dilakukan setiap waktunya kapan masa jabatan tertentu akan diganti. KPU bersifat mandiri artinya KPU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bebas dari pengaruh pihak manapun atau bersifat netral sehingga tidak ada yang namanya korupsi kolusi dan nepotisme dalam lembaga ini.

Penjelasan Pasal 22E Ayat 6
Pasal 22E ayat 6 menjelaskan bahwa ketentuan dan penyelenggaraan pemilihan umum semuanya telah diatur dan dijelaskan pada undang-undang yakni pada UU No 7 Tahun 2017. Download Teks UU tersebut DISINI

 

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan …

Tinggalkan Balasan