Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Diperbarui Tanggal 21 September 2018 Jam 02:08 pm

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pasal 22D menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disingkat DPD mengenai keikutsertaannya dalam pengajuan, pembahasan dan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang yang yang dibahas oleh DPR dan Presiden, serta syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD.

Pasal 22D terdapat dalam UUD 1945 BAB VIIA Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Bab pada pasal 22D sudah mendapat perubahan sebanyak tiga kali, Sedangkan Keempat ayat pada pasal 22D juga sudah mendapat perubahan, ayat tersebut diantaranya ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) sudah mendapat tiga kali perubahan.

Pasal 22D yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 22D Ayat 1, 2, 3, 4 Tentang Dewan Perwakilan Daerah

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ***)

Pasal 22D

Ayat 1 ***)
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat 2 ***)
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Ayat 3 ***)
Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Ayat 4 ***)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 22D Ayat 1
Pasal 22D ayat 1 menjelaskan bahwa DPD dapat mengajukan pembuatan rancangan undang-undang (RUU) dengan DPR. RUU yang dapat diajukan oleh DPD hanya tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penjelasan Pasal 22D Ayat 2
Pasal 22D ayat 2 menjelaskan bahwa DPD ikut dalam membahas pembuatan rancangan undang-undang (RUU)  yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. RUU yang dapat dibahas oleh DPD hanya tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu DPD juga dapat memberikan pertimbangan, masukan atau pendapatnya kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, pendidikan serta agama yang sedang dibahas oleh DPR dan Presiden, namun yang dapat memberikan persetujuan atas pertimbangan, masukan atau pendapat DPD baik sebagian atau keseluruhan hanyalah DPR dan Presiden.

Penjelasan Pasal 22D Ayat 3
Pasal 22D ayat 3 menjelaskan bahwa setelah pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dengan DPR dan Presiden, maka DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUU yang sudah diajukan tersebut yakni mengawasi pelaksanaan RUU tentang otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama. Hasil yang didapatkan dari pengawasaan yang dilakukan oleh DPD tersebut akan disampaikan atau dilaporkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Penjelasan Pasal 22D Ayat 4
Pasal 22D ayat 4 menjelaskan bahwa setiap anggota DPD jika melakukan kesalahan atau melanggar kode etik dapat diberhentikan dari jabatannya, syarat dan tata cara dalam memberhentikan anggota DPD semuanya telah diatur dan dijelaskan pada undang-undang yakni pada UU No 17 Tahun 2014. Download Teks UU tersebut DISINI

 

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan …

Tinggalkan Balasan