Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 20A Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 20A Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Diperbarui Tanggal 21 September 2018 Jam 02:07 pm

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 20A Ayat 1, 2, 3, 4 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 20A menjelaskan tentang Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat serta hak-hak yang diberikan oleh negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 20A terdapat dalam UUD 1945 BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Keempat ayat pada pasal 20A sudah mendapat perubahan atau sudah di amandemen, ayat tersebut diantaranya ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) sudah mendapat dua kali perubahan.

Pasal 20A yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III dan IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 20A Ayat 1, 2, 3, 4 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 20A

Ayat 1 **)
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Ayat 2 **)
Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ayat 3 **)
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Ayat 4 **)
Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 20A Ayat 1
Pasal 20A ayat 1 menjelaskan bahwa DPR diberikan kepercayaan tugas oleh negara dalam bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tugas DPR sebagai fungsi legislasi misalnya menyusun dan merancang undang-undang (RUU) dengan presiden ataupun DPD, serta menyetujui atau menolak pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang diajukan presiden untuk mengganti undang-undang. Tugas DPR dalam fungsi anggaran misalnya memberikan persetujuan atas dibuatnya Rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tugas DPR dalam fungsi pengawasan misalnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

Penjelasan Pasal 20A Ayat 2
Pasal 20A ayat 2 menjelaskan bahwa selain DPR ditugaskan sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPR dibekali Hak yang melekat dan mutlak untuk membantu memperlancar fungsinya, diantaranya yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPR mempunyai hak interpelasi artinya DPR memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana kebijakan tersebut penting dan strategis serta dapat berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. DPR mempunyai hak angket artinya DPR memiliki hak untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana undang-undang atau kebijakan tersebut penting dan strategis serta dapat berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. DPR mempunyai hak menyatakan pendapat artinya DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara salah satunya menindak lanjut hak interpelasi dan hak angket.

Penjelasan Pasal 20A Ayat 3
Pasal 20A ayat 3 menjelaskan bahwa selain DPR diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, DPR juga diberikan hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penjelasan Pasal 20A Ayat 4
Pasal 20A ayat 4 menjelaskan bahwa penjelasan dan kelengkapan tentang hak DPR dan hak anggota DPR semuanya telah diatur dan dijelaskan pada undang-undang yakni pada UU No 17 Tahun 2014. Download Teks UU tersebut DISINI

 

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan …

Tinggalkan Balasan