Home / UUD 1945 / Bunyi UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Penjelasannya
UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Penjelasannya

Diperbarui Tanggal 21 September 2018 Jam 02:10 pm

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 menjelaskan tentang bagian-bagian wilayah administratif dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota, dimana setiap daerah ini memiliki kepala pemerintahan yakni gubernur, bupati dan walikota. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing.

Pasal 18 terdapat dalam UUD 1945 BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV Keenam ayat pada pasal 18 sudah mendapat perubahan, ayat tersebut diantaranya ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga), ayat 4 (empat), ayat 5 (lima), ayat 6 (enam) dan ayat 7 (tujuh) sudah mendapat dua kali perubahan.

Pasal 18 yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tentang Pemerintahan Daerah

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

Ayat 1 **)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat 2 **)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat 3 **)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Ayat 4 **)
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Ayat 5 **)
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ayat 6 **)
Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat 7 **)
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 1
Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap wilayah NKRI dibagi lagi dengan beberapa wilayah yang wilayah tersebut dinamakan provinsi. Provinsi adalah sebuah wilayah administratif pemerintahan dibawah wilayah negara yang dipimpin oleh Gubernur.  Setiap wilayah di indonesia memiliki nama provinsi masing-masing disetiap bagian wilayah. Indonesia memiliki 34 Provinsi. Provinsi juga dibagi lagi dengan beberapa wilayah yaitu Kabupaten dan/atau Kota. Kabupaten dan kota adalah wilayah administratif setelah provinsi yang dipimpin oleh bupati dan walikota. Kedua wilayah ini bukanlah bawahan dari provinsi, Wilayah ini merupakan daerah otonom, artinya ia diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Setiap daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota yang masing-masingnya sebagai kepala atau pemimpin pemerintah daerah provinsi, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 2
Pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota bersifat otonom yang artinya wilayah daerah tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonom dan tugas perbantuan. Asas otonomi adalah bentuk hak, wewenang dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan tugas perbantuan adalah bentuk tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 3
Pasal 18 ayat 3 menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sedangkan anggota DPRD dipilih oleh setiap masyarakat wilayah provinsi melalui pemilihan umum.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 4
Pasal 18 ayat 4 menjelaskan bahwa kepala atau pemimpin daerah Provinsi, kabupaten dan kota seperti Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis yaitu dengan mengadakan pilkada (pemilihan kepala daerah) yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat setempat.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 5
Pasal 18 ayat 5 menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota diberi wewenang seluas-luasnya untuk menjalankan tugasnya yaitu dengan mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, kecuali tugas tersebut khusus untuk urusan pemerintah pusat yang telah diatur oleh undang-undang, maka pemerintah daerah tidak ada hak dalam urusan tersebut.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 6
Pasal 18 ayat 6 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan setiap pemerintah daerah berhak untuk menerapkan aturan yang dirasa perlu untuk diberlakukan di wilayahnya masing-masing.

Penjelasan Pasal 18 Ayat 7
Pasal 18 ayat 7 menjelaskan bahwa semua hal tentang Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam sebuah undang-undang yakni dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Download teks UU tersebut DISINI

 

Keterangan :
Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan Pertama : *)
  • Perubahan Kedua : **)
  • Perbuahan Ketiga : ***)
  • Perubahan Keempat : ****)

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

UUD 1945 amandemen I-IV

Bunyi UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1, 2, 3, 4 dan Penjelasannya

Pasal 28D adalah pasal yang mengatur tentang hak manusia dalam hal hukum, pekerjaan, pemerintahan dan …

Tinggalkan Balasan