Home / Penddidikan Kewarganegaraan / Alasan Presiden Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Alasan Presiden Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Pertanyaan :

Apa alasan presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ?

Jawaban :

Presiden membuat Perpu untuk membuat peraturan atau keputusan dalam keadaan yang dianggap sangat penting, mendesak dan kondisi darurat. Peraturan pemerintah atau perpu dibuat presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR.

Penjelasan :

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang biasa disingkat perpu atau perppu adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan ditandatangani oleh presiden. materi muatan perpu sama dengan materi muatan undang-undang.

Disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Jika peristiwa yang dianggap dalam kategori ” hal ihwal kegentingan yang memaksa ” seperti kondisi genting, mendesak, sangat penting atau darurat dalam bidang politik, sosial, ekonomi, keamanan dan lainnya maka dalam waktu yang sangat singkat presiden membentuk dan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut.

Presiden tidak perlu mengikuti prosedur persetujuan DPR karena keadaanya saat itu dalam kondisi darurat sehingga harus ditangani dengan cepat agar tidak merusak kondisi keamanan negara.

Namun kita harus mengetahui bahwa, dalam waktu yang ditentukan nanti yakni pada persidangan berikutnya, setelah perpu diundangkan atau telah diumumkan, perpu tersebut harus diajukan kepada DPR untuk dipertimbangkan apakah perpu yang dibuat itu harus disahkan sebagai undang-undang pada umumnya atau ditolak sehingga keberadaanya tidak bersifat memaksa dan tidak seperti undang-undang yang berlaku sekarang. Jika diterima oleh DPR, maka perpu tersebut akan menjadi undang-undang yang berlaku, tetapi jika ditolak, perpu tersebut tidak bisa dijadikan undang-undang dan presiden akan mengajukan pencabutan perpu tersebut.

 

Referensi :

UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, 3

 

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Klasifikasi Perjanjian internasional

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional suatu bentuk ikatan antar negara, dan organisasi internasional, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama …

Tinggalkan Balasan