Home / Penddidikan Kewarganegaraan / 6 Alasan Presiden dan Wakil Diberhentikan dalam Masa Jabatannya oleh MPR

6 Alasan Presiden dan Wakil Diberhentikan dalam Masa Jabatannya oleh MPR

Presiden Indonesia adalah adalah nama resmi untuk pemimpin Negara, sekaligus pemipin pemerintahan Indonesia. Sebagai pemimpin negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai pemimpin pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan/atau Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Dikatakan bahwa dalam Pasal 7A UUD 1945 bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dari DPR.

Ada 6 (enam) alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tertuang pada pasal tersebut yaitu diantaranya :

1. Pengkhianatan terhadap Negara

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bertanggungjawab atau mangkir atas amanat atau kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Berkhianat kepada negara dan bangsa adalah perbuatan yang sangat hina karena hal ini bisa merusak tatanan negara sehingga wajib untuk diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

2. Korupsi

Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan korupsi yaitu menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak dan korupsi bisa membuat bangkrut negara dan Rakyatnya sehingga wajib untuk diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

3. Penyuapan

Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan penyuapan semisal terbukti menyuap kepada seseorang entah itu dengan uang, janji atau lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan lembaga atau sejenisnya yang berhubungan dengan umum atau ketentuan hukum maka akan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

4. Tindak Pidana Berat Lainnya

Presiden dan Wakil Presiden melakukan tindak pidana selain yang disebutkan diatas seperti melakukan tindak kriminal yang merugikan orang lain, membunuh, mencuri dan lain-lain maka akan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

5. Perbuatan Tercela

Presiden dan Wakil Presiden melakukan perbuatan tercela yang dapat membuat negera malu dan hancur, hal ini bisa berhubungan dengan point alasan diatas maka akan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syaratnya lagi maksudnya seperti tidak menjalankan kewajiban tugasnya sebagai Presiden atau Wakil Presiden maka akan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR.

Jadi, apabila 6 alasan diatas terbukti dilakukan oleh presiden maupun wakil presiden seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presidan atau Wakil Presiden, maka MPR selaku lembaga tertinggi dari perwakilan Rakyat akan memberhentikan Presiden maupun Wakil Presiden dalam masa jabatannya sehingga terjadi penggantian jabatan presiden maupun wakil presiden yang di usulkan oleh gabungan partai politik yang ketika pemilihan mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

 

Catatan Kaki :
UUD 1945 Pasal 7A

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Klasifikasi Perjanjian internasional

Klasifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional suatu bentuk ikatan antar negara, dan organisasi internasional, untuk mewujudkan suatu tujuan bersama …

Tinggalkan Balasan