Home / Penddidikan Kewarganegaraan / 4 Kelompok Rumusan HAM dalam UUD 1945
4 kelompok rumusan ham

4 Kelompok Rumusan HAM dalam UUD 1945

UUD 1945 salah satu hukum tertulis yang menegaskan tentang hak asasi manusia dan sebagai jaminan konstitusional penegakan HAM di Indonesia.

UUD 45 memberikan jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia.

Pemenuhan jaminan HAM bukan untuk memenuhi tuntutan isu global di setiap negara, namun tegaknya HAM merupakan salah satu syarat negara hukum.

Mengapa demikian?

Karena HAM selalu dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai ada atau tidaknya peradaban, demokrasi dan kemajuan pada sebuah negara.

Rumusan HAM dalam UUD 45 sangat banyak dan terinci.

Rumusan HAM dapat mencakup 4 kategori, diantaranya kelompok hak hak sipil, Hak-hak Politik; Ekonomi; Sosial; dan Budaya, Hak-hak Khusus dan Hak atas Pembangunan, dan Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

Butir rumusan HAM dalam setiap kelompok terkandung dalam pembukaan dan pasal UUD 1945.

Rumusan HAM di kelompokan menjadi 4 kelompok, karena itu ada ketentuan-ketentuan baru yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada didalam UUD 1945

UUD 1945 tidak menjelaskannya secara gamblang dalam pasal-pasalnya.

Hal ini membuat rumusan HAM semakin luas karena adanya pemasukan elemen baru dalam setiap kelompok.

4 Kelompok Rumusan HAM dalam UUD 1945

Berikut ini rumusan HAM yang dikelompokan atau diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, diantaranya:

1. Kelompok Hak-hak Sipil

  • Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  • Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.
  • Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
  • Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
  • Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
  • Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
  • Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
  • Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
  • Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
  • Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
  • Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya.

2. Kelompok Hak-hak Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

  • Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan meyatakan pendapat secara damai.
  • Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
  • Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
  • Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
  • Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
  • Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
  • Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
  • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
  • Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.
  • Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
  • Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
  • Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
  • Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

3. Kelompok Hak-hak Khusus dan Hak atas Pembangunan

  • Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup dilingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama
  • Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional.
  • Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikaarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
  • Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.
  • Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.
  • Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
  • Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus dimaksud tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi

4. Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

  • Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wwajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan rang lain. Selain itu juga untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moraitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
  • Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegkan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia
  • Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk komisi nasional hak asasi manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang

Baca juga : 10 Aspek Rumusan HAM dalam UUD 45 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia

Penutup

HAM, bukan hanya negara yang menegakannya, namun kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk sadar dan saling menghormati terhadap keberadaan HAM orang lain dimanapun ia berada.

Tanpa kesadaran yang ada dalam diri manusia, maka HAM tidak akan pernah tegak karena akan ada orang yang saling menyalahkan.

Untuk mengatasi hal itu maka negara membuat aturannya, salah satunya UUD 1945 sebagai hukum tertulis.

Maka dengan memiliki kesadaran akan kewajiban menjaga hak orang lain, kita telah memiliki ciri pandangan dasar bangsa Indonesia yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jika ada pertanyaan atau ingin menambahkan, silahkan berkomentar ya 🙂

About Abu Abdillah

Semoga apa yang saya tulis bisa bermanfaat :)

Lihat Juga

Tokoh HAM Dunia dan Teori Perjuangannya

Tokoh HAM Dunia dan Teori Perjuangannya

Tokoh atau pelopor HAM adalah seseorang yang memperjuangkan Hak asasi manusia yang wajib ada pada …

Tinggalkan Balasan